Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa

  

Agus, S.Sos

Hak Masyarakat Desa

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), masyarakat desa berhak:

1. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. kepala desa;
2. perangkat desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”); atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan desa.

5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

 

Selain itu, rancangan peraturan desa juga wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.[1]

 

Rancangan peraturan desa ini juga dapat mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDes”), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa, yang harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.[2]

 

Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.[3]

 

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (“APBD Kabupaten/Kota”).[4]

 

Masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa itu.[5]

 

Dalam musyawarah desa yang diselenggarakan minimal 1 tahun sekali pun, masyarakat ikut berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.[6]

 

Musyawarah desa tersebut juga membahas perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (“RPJM Desa”), Rencana Kerja Pemerintah Desa (“RKP Desa”), dan APBDes.[7]

 

Terkait dengan hal ini, kepala desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.[8]

 

Jadi, dokumen-dokumen desa terkait rencana penggunaan anggaran dan pelaksanaannya dapat diakses oleh masyarakat desa melalui, antara lain:

1. Rancangan peraturan desa dan peraturan desa tentang APBDes;
2. Perencanaan pembangunan desa yang didanai APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota dengan menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa;
3. RPJM Desa dan RKP Desa;
4. Laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.

 

Hubungan BPD dengan Masyarakat Desa

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[9]

 

Pada dasarnya, BPD mempunyai fungsi:[10]

1. 1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
   2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
   3. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

 

Menyambung pertanyaan Anda, rancangan peraturan desa, baik yang diusulkan pemerintah desa maupun BPD, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapat masukan.[11]

 

Kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.[12]

 

Selain itu, musyawarah desa yang dimaksud di atas diselenggarakan oleh BPD yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang terdiri atas:[13]

1. 1. tokoh adat;
   2. tokoh agama;
   3. tokoh masyarakat;
   4. tokoh pendidikan;
   5. perwakilan kelompok tani;
   6. perwakilan kelompok nelayan;
   7. perwakilan kelompok perajin;
   8. perwakilan kelompok perempuan;
   9. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau
   10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

 

Selanjutnya, dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa yang diterangkan di atas diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.[14]

 

Maka, anggota BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa juga turut dilibatkan dalam agenda pembahasan dan pengawasan kinerja pemerintah desa, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran desa.

Edukasi Publik

Sumber:

Hukumonline.com